Langkah Kerja Pembuatan Benda Kerja
WEBINAR PUSAT KARIR STIKES MEDISTRA INDONESIA Webinar Persiapan Dunia Kerja dari Unit Pusat Karir STIKes Medistra Indonesia dengan Tema “Pembuatan CV, Teknik Wawancara, dan Persiapan Dunia Kerja”&Kami juga menghadirkan beberapa instansi tempat kerja untuk melakukan Sosialisasi Dunia Kerja 🔆 GRATIS🔆 Read More …
Joint with Us…Daftarkan RS/Klinik/ perusahaan bapak/ibu pada kegiatan Sosialisasi Dunia Kerja – Hiring Campus STIKes Medistra Indonesia Tahun 2023.Yang akan dilaksanakan pada :Hari/tanggal : Sabtu, 16 Desember 2023Tempat : Meetin ZoomLink Pendaftaran : https://bit.ly/DaftarStakeholder-UPKCP : Bu Niken 0898-9240-9881
STIKes Medistra Indonesia bekerja sama dengan elit internasional rekrutmen untuk menyalurkan tenaga kerja ke timur tengah. Ayo kakak alumni yang berminat bekerja di timur tengah bisa bergabung di link zoom pada hari Jumat 4 Agustus 2023 Pukul 10.00 – Selesai Read More …
Kegiatan Hiring Campus-Job FairJum’at, 10 Desember 2021 Pendaftaran calon Stakeholders yg membutkan tenaga kesehatan:Link :Humas :
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 53/KPT.W16-U/SK.KP8.1/III/2024 Tentang Tata Tertib Kedinasan Pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah, jam kerja yang berlaku pada Pengadilan Negeri Kasongan adalah:
Sedangkan Jam Pelayananan pada PTSP Sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 46/KPN.OT1/I/2024 adalah sebagai berikut :
Suggestions will appear below the field as you type
Ahmad, T., & Riaz, A. (2011). Factors Affecting Turn-Over Intentions of Doctors in Public Sector Medical Colleges and Hospitals. Interdisciplinary Journal of Research in Business, November 1(10), 57-66
Banjarnahor, D. (2013). Perbankan Syariah Tambah 10.000 Karyawan. Diunduh pada tanggal 12 Desember 2013 dari http://www.bisnis.com/articles/regulasi-perbankan-jadi-faktor-penghambat-utama
Bushra, A. (2012). Job Satisfaction and Women’s Turnover Intentions in Pakistan’s Public Universities. The Lahore Journal of Business, 1(1), 59-77
Crossley, C., Bennet, R.J., Jex, S.M., Burnfield, J.L. (2007). Development of a global measure of job embeddedness and integration into a traditional model of voluntary turnover. Journal of Applied Psychology, 92(4), 1031-1042. DOI: 10.1037/0021-9010.92.4.1031
Dawley, D., Houghton, J.D., Bucklew, N.S. (2010). Perceived Organizational Support and Turnover Intention: The Mediating Effects of Personal Sacrifice and Job Fit. The Journal of Social Psychology, 150(3), 238-257
Hanafiah, M. (2014). Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Ketidakamanan Kerja (Job Insecurity) dengan Intensi Pindah Kerja (Turnover) pada Karyawan PT. BUMA Desa Suaran Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Ejournal Psikologi, 1(3), 303-312
Issa, D.A.R., Ahmad, F., Gelaidan, H.M. (2013). Job Satisfaction and Turnover Intention Based on Sales Person Standpoint. Middle-East Journal of Scientific Research, 14(4), 525-531, ISSN: 1990-9233. DOI:10.5829/idosi.mejsr.2013.14.4.11172
Jex, S.M. (2002). Organizational Psychologi : A Scientist-Practitioner Approach. New York: John Wiley & Sons
Kahn, A.P. (2006). The Encyclopedia of Stress and Stress-Related Diseases, Second Edition. New York : Facts On File, Inc
Kumar, R., Ramendran, C., Yacob, P. (2012). A Study on Turnover Intention in Fast Food Industry: Employees’ Fit to the Organizational Culture and the Important of their Commitment. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(5). ISSN: 2222-6990
Lambert, E.G. (2006). I Want To Leave : A Test of A Model of Turnover Intent Among Correctional Staff. Applied Psychology in Criminal Justice, 2(1)
Manurung, M.T., & Ratnawati, I. (2012). Analisis Pengaruh Stres Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Turnover Intention Karyawan (Studi Pada STIKES Widya Husada Semarang). Diponegoro Journal Of Management Vol.1 No.2 (145-157)
Margono, J., Divinagracia, M.R., & Nelloh, L. (2012). Employees’ Perceptions on Organizational Support And Affective Commitment Toward Turnover Intention: The Case Of Toko Emas Harapan. Paper presented at the Konferensi Nasional-Universitas Pelita Harapan Surabaya, 3-4 August 2012 http://festival.uphsurabaya.ac.id/download/conference/1243.pdf
Program makan siang gratis Prabowo dipastikan masuk rencana kerja pemerintah (RKP) 2025, yang rancangannya dibuat pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan program makan siang gratis masuk ke RKP 2025 dengan alasan Prabowo akan melaksanakan pekerjaan atau tugas konstitusional untuk melakukan pembangunan pada tahun ke depan.
"Jadi tentu rencana kerja pemerintah tahun 2025 juga harus bukan hanya mengakomodasi, juga di-streamline dari yang di-support dan juga program yang dikenalkan oleh presiden," kata dia usai acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Senin (6/5).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suharso menuturkan seluruh program yang diusung Prabowo nantinya dikaji menurut mekanisme RKP berdasarkan undang-undang yang ada hari ini. Oleh karena itu, pemerintah hanya akan melaksanakan program berdasarkan kemampuan anggaran negara.
"Karena kan kita tidak bisa hanya dengan satu program saja. Tapi kan ada program-program yang juga diprioritaskan oleh presiden terpilih," jelas dia.
Suharso pun merinci turunan dari program makan siang gratis yang sudah dikaji. Pertama, kelompok masyarakat yang menjadi target. Ia mengatakan pihaknya akan merasionalkan secara teknokratis siapa yang paling pantas mendapatkan profit.
Kedua, frekuensinya. Ketiga, standar gizi termasuk kebutuhan kalori yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.
"Yang keempat, tentu jenis-jenis pangannya itu harus jenis-jenis makanan yang locally ada, tersedia. Jangan sampai beli telur dari tempat lain, beli tempe dari tempat lain, beli ikan dari tempat lain. Tetapi adalah di tempat itu sendiri sehingga bisa menumbuhkembangkan ekonomi yang ada di sana," jelasnya.
Kelima, terkait pengorganisasian pelaksanaan program itu sendiri. Suharso mengatakan pihaknya juga tengah menimbang lembaga negara mana yang akan melaksanakan program makan siang gratis itu.
Makan siang gratis merupakan program unggulan pasangan Prabowo-Gibran, yang menyasar 82,9 juta orang berdasarkan tiga golongan penerima. Pertama, 74,2 juta anak sekolah alias murid. Kedua, 4,3 juta santri. Ketiga, 4,4 juta ibu hamil.
Tim Kampanye Nasional (TKN) sendiri menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama. Pada periode ini, program akan dibiayai APBN. Namun jika dilaksanakan penuh, 'ongkos' program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.
Lantas, bagaimana cara makan siang gratis diakomodir di RKP 2025 dan berapa dana yang bakal dialokasikan?
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai program makan siang gratis akan dilakukan secara bertahap dan pada tahapan pertama atau 2025.
Menurutnya, ada peluang cakupan yang akan menerima bantuan ini sekitar 20 persen hingga 30 persen dari total calon target penerima.
"Dengan asumsi program tersebut hanya mengcover 30 persen dari target penerima, maka kisaran dana yang dibutuhkan itu menurut hitungan kami ada di angka Rp100 triliun hingga Rp130 triliun," kata Yusuf kepada CNNIndonesia.com.
Ia menebak sumber pendanaan program makan siang gratis tahap awal berasal dari sumber eksisting seperti pajak maupun penarikan utang baru. Selain itu, relokasi anggaran juga bakal menjadi pilihan.
Adapun untuk pos anggaran yang berpotensi direlokasi adalah pos subsidi BBM yang berpotensi akan dikurangi. Selain itu pos dari dana pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan calon pos lain yang kemungkinan kena pangkas.
"Ini cuma contoh. Bukan tidak mungkin dana juga diambil dari beberapa pos lain termasuk transfer ke daerah. Untuk subsidi BBM, saya kira argumen yang akan digunakan adalah masih relatif tidak tepat sasaran subsidi tersebut," jelas Yusuf.
Karena relokasi ini bisa diambil dari pos mana saja, pemerintah baru perlu memastikan efek jangka pendek yang muncul pada capaian output ataupun outcome dari program yang terdampak.
Karena itu, Yusuf juga menilai pemerintah baru perlu perlu melakukan analisis biaya manfaat sebelum merelokasi anggaran, khususnya terkait potensi loss yang bisa dikompensasi dengan 'hasil' program makan siang gratis.
Lanjut ke halaman berikut...
Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai pemerintah belum akan memangkas pos anggaran program lain demi makan siang gratis di 2025.
Pasalnya, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) masih dibuat oleh rezim Jokowi. Menurut Ronny, RAPBN bakal memprioritaskan program-program utama Jokowi dulu, baru pemerintahan yang baru.
"Dengan kata lain, dananya akan diambil dari ruang fiskal yang tersisa, setelah program-program utama Jokowi diakomodasi," ucapnya.
Ia memprediksi pemerintah keputusan memasukkan program makan siang gratis akan tergantung kepada kemampuan fiskal negara. Kalaupun diakomodasi, skala dan targetnya terbatas sehingga tidak membutuhkan anggaran jumbo seperti yang digembar-gemborkan.
Menurutnya, pemerintah masih akan mampu mengakomodasi program tersebut dengan angka kisaran Rp20 triliun hingga Rp60 triliun di 2025, tanpa mengganti program yang sudah ada.
Ronny menyebut angka sebesar itu masih bisa diambil dari kenaikan penerimaan negara, terutama pajak, yang rerata sekitar 8 persen per tahun (5 persen pertumbuhan plus 3 persen inflasi). Jadi, dengan mempertahankan anggaran lama, maka akan ada selisih anggaran dari kenaikan alami penerimaan negara.
"Namun jika lebih dari itu, saya kira pemerintah akan kesulitan menemukan sumbernya, kecuali menambah penerbitan surat utang dan meningkatkan defisit anggaran," imbuhnya.
Ekonom Celios Nailul Huda berpendapat makan siang gratis memungkinkan untuk masuk dalam kategori bantuan sosial (bansos) karena sudah ada Undang-undangnya.
"Paling masuk akal masuk dalam program bansos dengan nomenklatur bansos nontunai," katanya.
Dengan masuknya program bansos non tunai makan siang gratis, maka yang bisa dikorbankan adalah bansos nontunai yang saat ini masih ada. Adapun bansos nontunai itu seperti bansos pangan ataupun bansos El Nino.
Nailul mengatakan pemerintah bisa mengorbankan dua bansos tersebut. Peluang lain, mengurangi subsidi BBM seperti yang dilakukan Jokowi awal menjabat.
"Tapi penolakan akan besar jika subsidi BBM dicabut. Potensi chaos sangat besar," ujarnya.
